Header Ads

POLISI PENGAWAL DEMOKRASI (KADO BUAT KAPOLDA SULUT)


Hampir bisa dipastikan kehadiran Kapolda yang mempunyai kepiawaian lebih dalam mengatur institusi kepolisian sangat diperlukan. Menghadapi tantangan dan pelbagai persoalan, dibutuhkan sikap dan perilaku Kapolda yang mempunyai kualitas unggul dalam mengembangkan manajemen institusi polda. Dia juga harus mampu memperlihatkan ide-ide cemerlang serta membawa konsep inovasi dan kreativitas baru bagi terciptanya kondusifitas berdemokrasi di daerahnya.
Di Sulawesi Utara, polisi sering kali kesulitan dalam mengaktualisasikan hak demokrasi. Bila terlalu lemah bertindak akibatnya dapat menimbulkan kecemasan publik, gangguan keamanan, serta ketertiban umum. Sebaliknya, jika polisi terlalu keras, yang muncul ke permukaan adalah umpatan hegemoni kekuasaan, yang bertolak belakang dengan nalar masyarakat sipil terhadap lembaga dan personel kepolisian. Padahal, di satu sisi, demi kepentingan profesi kepolisian, serta kepentingan (politik) demokrasi di sisi lain, seharusnya setiap personel polisi harus mampu memahami eksistensinya sebagai sipil berseragam, yang hanya mengedepankan kekerasan ketika nyawanya terancam.
Oleh karena itu, sesuai visi Polda Sulut; memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; melaksanakan penegakan hukum secara konsisten kesinambungan dengan menjunjunga tinggi HAM; meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi secara sinerjik dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan; mengembangkan potensi dan kebersamaan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemeliharaan keamanan, ketertiban melalui komponen masyarakat dan perpolisian masyarakat; maka seluruh personel dan lembaga Polda Sulut harus me-reorientasikan pola kinerja dan mampu mengaktualisasikan reformasi instrumen, reformasi struktur, dan reformasi kultur.
Dengan demikian, sebagai proses mengawal demokrasi Sulawesi Utara, Kapolda Sulut harus realistis serta akomodatif terhadap perkembangan sosial-politik Sulawesi Utara disetiap mengambil kebijakan, sikap, dan tindakan, yan tentunya tanpa sedikit pun menepis kepentingan penegakan hukum. Kapolda Sulut harus memastikan, bahwa di tubuh POLDA SULUT bersih dari KKN. Menjadikan rakyat sebagai mitra dan "majikan" dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu dekat penguasa (pejabat), tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. Tidak ada intimidasi terhadap kelompok tertentu, dan tidak mengistimewakan komunitas tertentu. NETRAL, dan jangan represif terhadap RAKYAT. Jika ini di jalankan, maka KAPOLDA Rangking 1.
Posting Komentar
Kirim Feedback
×
_

Kirim Feedback kepada Admin,... Terima kasih.

×
Judul