Header Ads

Mendayung Tradisi Tanpa Pornografi


“dalam media massa dunia berganti nama
Manusia menjadi berhala
Derita menjadi berita
Aurat menjadi kesenian
Maksiat menjadi klangenan
hiburan menjadi kebijakan
fitnah menjadi penerangan…”

Nampaknya rekan-rekan IPNU SULUT mulai menyadari betapa pentingnya berorientasi pada gerakan moral. Mengingat sebagai salah satu elemen bangsa, IPNU merupakan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam membangun generasi muda NUsantara. Hari ini, IPNU Sulut mencoba melakukan sebuah gerakan refleksi untuk mengingatkan kita (sebagai kaum muda dan pelajar) kepada satu gerakan perubahan. Sebut saja seminar Gurita Pornografi; Perkembangan dan Dampaknya bagi Pelajar di Sulawesi Utara, sebuah agenda membaca realitas pornografi Sulawesi Utara terutama pasca pagelaran akbar World Ocean Conference (WOC). Tanpa bermaksud mengkambing-hitamkan WOC, pornografi telah mengakar sebagai sebuah keniscayaan di Bumi Beringin. Ada yang melihat pronografi sebagai sebuah seni, ada pula yang menganggapnya sebagai biang kerok terdegradasinya moralitas masyarakat Sulut, terutama kaum muda dan pelajar.


Beragamnya penilaian orang terhadap pornografi, membuatnya menjadi diskursus yang tak pernah ada habisnya. Penafsiran akan istilah tersebut pun masih terus menjadi perdebatan diantara kita. Apalagi jika pornografi ditinjau dari sudut pandang yang beraneka, seperti agama, budaya, dan bangsa. Secara nasional, sempat santer isu mengenai Undang-undang Pornografi. UU tersebut mendapatkan sambutan baik dan kecaman dari berbagai pihak. Semua pihak memiliki alasannya masing-masing mengenai hal tersebut. Ada yang kontra karena mengatasnamakan seni, budaya, dan estetika. Tapi ada juga yang mendukung karena alasan moralitas bangsa yang dinilai semakin menuju pada kebobrokan.

Di Sulawesi Utara, UU tersebut mendapat reaksi beragam, namun lebih didominasi oleh penolakan baik pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Salah satu alasan tegas UU tersebut ditolak adalah karena dianggap mengancam kebhinekaan yang merupakan fitrah dan konsensus bersama negara-bangsa Indonesia ini. Lebih jauh UU tersebut ditolak karena tidak memenuhi prosedur pembuatan Undang-undang, terkesan dipaksakan dan memuat kecendrungan “langkah-langkah kecil” memasukkan aturan agama tertentu kedalam regulasi nasional.

Di luar semua itu, di Undang-undangkan atau tidak, pornografi telah menyumbang bagi kerusakan moral bangsa yang berakibat pada bobroknya tatanan hidup santun dan bermartabat. Di dalam Islam sendiri, telah terdapat aturan yang jelas mengenai masalah pornografi ini, tanpa menganggu kebudayaan dan esensi dari seni. Dalam bahasan ini, akan kita temui, bagaimana Islam memandang Pornografi, secara universal dan tak merugikan semua pihak.

Hampir seluruh agama menganggap pornografi merupakan hal yang diharamkan keberadaannya. Karena didalamnya mengandung nilai-nilai asusila. Yang dapat mengganggu kehidupan para pemeluk agama. Tidak hanya dalam hubungan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dalam menjalin hubungan terhadap sesama.

Porno (cabul): adalah segala hal (grafik, aksi, suara) yang mampu menaikan nafsu birahi seseorang yang berkenaannya. Jadi porno merupakan salah satu perangsan nafsu manusia. Kita mengenal hawa nafsu dalam berbagai bentuk, nafsu sex, nafsu makan, nafsu minum, nafsu marah, nafsu ambisi, dan nafsu-nafsu lainnya. Nafsu merupakan salah satu sifat kodrati yang dimiliki semua manusia. Apakah nafsu hanya dimiliki oleh orang sadar? Ternyata tidak, nafsu merupakan instinc manusia. Jadi orang gila pun tetap mempunyai hawa nafsu.

Porno menimbulkan hawa nafsu birahi. Hawa nafsu ini harus diatur oleh manusia. Nafsu ini pun masih berkaitan dengan selera. Sebagai contoh ada sebagian orang terutama kaum lelaki yang naik birahinya ketika melihat tarian atau goyangan penyanyi dangdut di panggung yang menjurus ke erotis. Tapi ada juga sebagian orang yang menganggapnya biasa-biasa saja. Mereka ini tidak terpancing birahinya dengan hal-hal seperti itu saja. Mereka baru bernafsu ketika melihat video porno atau materi-materi lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penyebaran materi-materi porno melalui media. Bukan orang yang dilarang untuk mengkonsumsi materi porno tersebut.

Dalam Islam kita mengenal aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak semestinya diperlihatkan. Karena jika ini diperlihatkan maka dikhawatirkan mampu menimbulkan hawa nafsu bagi yang melihatnya.

      
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, …” (Qs. An Nuur: 31)

Pelajar, Lahan Empuk Pornografi

Arus globalisasi nampaknya turut berpartisipasi membuka kran pornografi bertamu ke Indonesia. Kecanggihan teknologi informasi seperti internet dan teknologi komunikasi lainnya turut menyumbang proses penyebaran pornografi. Problemnya lagi generasi muda dan pelajar menjadi korban sekaligus pelaku perbuatan-perbuatan porno.

Di Sulawesi Utara, pernikahan dini, hamil di luar nikah, sex remaja dan perbuatan porno lainnya menjadi sesuatu yang tidak dianggap tabu lagi. Bahkan, perilaku demikian secara tidak langsung menjadi sebuah tradisi dalam pergaulan. Tak heran, dibeberapa sekolah sering terjadi operasi pemeriksaan segala perangkat siswa, khususnya handphone, yang biasa tersimpan dokumen-dokumen pornografi. Pertanyaannya, apakah di luar sekolah para pelajar dapat diperiksa lagi? Jika HP tertangkap menjaminkah perbuatan asusila terhindarkan?

Terlepas dari larangan agama, merusak moralitas, dan menjadi aib bagi pelakunya, pornografi juga berdampak pada berkurangnya kreativitas dalam meningkatkan bakat dan potensi kemampuan seseorang dalam pembangunan. Tercatat dalam sejarah, pornografi menjadi penyebab utama “hancurnya” masa depan seseorang dalam berkarir. Contoh kecil, belum lama seorang pejabat publik harus rela kehilangan jabatannya setelah ketahuan sedang menikmati video porno disaat rapat kenegaraan. Artis terkenal yang menjadi kedambaan kaula muda pun terjerumus, setelah mengoleksi video porno hasil perbuatannya sendiri. Dikalangan pelajar sendiri, tidak sedikit yang harus diberhentikan, dipindahkan bahkan dikucilkan setelah kedapatan berbuat porno.

Siapakah yang bertanggung jawab ketika pornografi menggurita dikalangan pelajar? Apakah guru di sekolahnya tak mengajarkan etika? Sanggupkah mata pelajaran agama –yang mengandung ajran moral- menyelesaikan masalah pornografi?

Yang bertanggung jawab, adalah pelajar itu sendiri. Jangan salahkan guru! Apalagi mata pelajaran agama. Ayat-ayat agama hanya diam. Ia tak bisa bergerak. Namun, sebagai sebuah kritik, sudah saatnya system pengajaran disekolah-sekolah direnovasi secara baik. Guru tidak lagi mengajarkan agama seperti matematika. 1 + 1 = 2, akan tetapi agama diajarkan hingga kepraktek-praktek peribadatan yang akhirnya mengkonstruk mental siswa menjadi taqwa. Jika tidak, maka tak heran pelaku kriminal, korupsi, terorisme, dan pornografi sebagian dari mereka bertitle agamawan.

***

Posting Komentar
Kirim Feedback
×
_

Kirim Feedback kepada Admin,... Terima kasih.

×
Judul