Header Ads

Pengecer Bukan Penjahat

Salam Buat Pemkot Manado dan Polda Sulut)



Tribun Manado edisi Kamis 25/08/11, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, melalui Kabid Humas – AKBP Benny Bella, kembali mengeluarkan pernyataan akan melakukan penertiban bagi aktivitas pengecer BBM (Bahan Bakar Minyak) di Manado. Penertiban tersebut akan dilaksanakan seminggu setelah Lebaran. Tak lain, “ancaman” ini dilakukan sebagai follow up surat edaran Wali Kota Manado terkait kelangkaan BBM di Bumi Beringin.



Salah satu poin surat edaran tersebut adalah himbauan kepada pengecer agar menghentikan aktivitas dagangnya karena bertentangan dengan UU No. 22 pasal 55 tahun 2001, yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”



Pada poin selanjutnya, masih tentang isi surat edaran tersebut, pemerintah Kota Manado menghimbau kepada aparat pemerintah dan keamanan, untuk bersama-sama mengawal kebijakan surat edaran tersebut. Termasuk menindak bagi pengecer yang tidak mematuhi aturan sebagaimana yang disebut dalam UU tadi. Surat edaran Wali Kota ini mendapat kecaman keras oleh pengecer sekaligus mendapat kritik dari elemen masyarakat.



Ada beberapa hal yang menjadi alasan penolakan atas surat tersebut, di antaranya adalah; pertama, kelangkaan BBM di Manado bukan kesalahan pengecer. Melainkan pasokan BBM yang kurang sedangkan kebutuhan penggunaannya meningkat. Kedua, pengecer bukan penjahat yang akan dihukum. Mereka tak jauh bedanya dengan pedagang kecil lainnya yang mencari nafkah untuk keluarga. Ketiga, UU No. 22 pasal 55 tahun 2001, termasuk penjelasannya, tidak sama sekali bersentuhan dengan pengecer. Bisa dikatakan Pemerintah Kota ‘keliru’ menggunakan UU ini sebagai landasan hukum.



Selain itu, penting untuk diperhatikan. Jika UU yang dimaksud adalah peraturan larangan pengecer beraktivitas, mengapa di daerah-daerah lain, termasuk Jakarta, pengecer justru diberi kesempatan (difasilitasi) pemerintah dalam berdagang BBM? Bahkan pemerintah pusat melalui kementerian ESDM, mengeluarkan Permen No 01 tahun 2009 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM? Bukankah ini petanda bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pengecer beraktivitas? Terus, kenapa Pemerintah Manado tidak belajar dari daerah-daerah lain? Apakah daerah yang telah memfasilitasi pengecer berjualan bukan bagian dari NKRI? Atau pemerintah daerah-daerah itu tidak tahu UU? Mungkin sebaliknya, Pemerintah Kota Manado yang ‘salah’ baca UU? Berdasarkan hal inilah para pengecer melakukan aksi yang berakhir dengan hearing bersama Pemkot dimediasi oleh DPRD Kota Manado.



Dari hasil pertemuan, lahir beberapa kesepakatan, di antaranya: (1). Bahwa kelangkaan BBM di Manado tidak semata-mata karena keberadaan pengecer, (2). Pemkot harus mengkaji ulang surat edaran yang melarang pengecer beraktivitas dengan menggunakan payung hukum UU no 22 pasal 55 thn 2001. (3). Perwakilan Pemkot, anggota DPRD, Pertamina dan pengecer harus studi banding ke daerah yang pemerintahnya telah memfasilitasi pengecer BBM. (4). Pemkot segera melakukan tindakan cepat utk menambah pasokan BBM ke Manado. (5). Pengecer diberikan solusi yang berkaitan dengan aktivitasnya, bukan solusi iming-iming Koperasi Usaha Rakyat. (6). Pemkot harus memberi ruang kepada pengecer serta mengatur mekanisme teknis dalam beraktivitas, bukan melarang. (7). Aparat kepolisisan setempat diharapkan untuk tidak melakukan penertiban di lapangan, sebelum Pemkot merealisasikan semua hasil kesepakatan hearing.



Oleh karena itu, jika saja Polda Sulut akan melaksanakan penertiban nanti, maka kegiatan itu cacat hukum, tidak berdasar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pelecehan terhadap institusi DPRD Kota Manado yang berfungsi sebagai bagian dari pemerintah daerah. Dan pastinya, jika penertiban terjadi, cakupannya tidak hanya Manado, pasti seluruh wilayah Sulawesi Utara. Apakah Polda punya instruksi dari Pemerintah Pusat? Ada rekomendasi dari Pemerintah Propinsi? Tahu Undang-undang? Pengayom Rakyat atau pejabat?
Ingat Pak, pengecer bukan penjahat
.










Posting Komentar
Kirim Feedback
×
_

Kirim Feedback kepada Admin,... Terima kasih.

×
Judul