Header Ads

Fatwa dan Resolusi Jihad: Sebuah Buku Agus Sunyoto


Berbagai kekuasaan politik di Nusantara yang tumbuh pada abad ke-15 dan abad ke-16 yang umumnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin beragama Islam seperti Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Palembang, Jambi, Lumajang, Demak, Banten, Cirebon, Giri, Surabaya, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bima, dan Banjarmasin yang sebagian berdampingan dengan kerajaan-kerajaan lama di pedalaman seperti Majapahit, Garuda,Blambangan, Galuh, dan Pajajaran. 

Bentuk kekuasaan yang dipegang penguasa muslim saat itu pada dasarnya bukanlah kerajaan Islam berbentuk Khilafah, Mamlakah maupun Ke-amir-an sebagaimana dikenal di Timur Tengah, melainkan bentuk kekuasaan lokal baik dalam struktur kekuasaan, struktur pemerintahan, administrasi pemerintahan, sistem hukum, sistem sosial, dengan berbagai peraturan beserta mekanismenya yang masih menganut tatanan kekuasaan politik lama, dengan beberapa perubahan dalam sejumlah pasal hukum sebagaimana terlihat pada perubahan dan penyempurnaan pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Majapahit Kutara Manawadharmasastra menjadi Kitab Undang-undang Hukum Demak Angger Surya Ngalam. 

Struktur sosial era Majapahit yang terstratifikasi dalam lapisan masyarakat kelas Brahmana (ruhaniwan) Ksatria (bangsawan) Weisya (petani) Sudra (saudagar, rentenir, persewaan perhiasan, tuan tanah) Candala (algojo, pemburu, jagal, dan semua yang berhubungan dengan kematian) Mleccha (orang asing) Tuccha (bromocorah, penipu, begal, maling, perampok, budak), tidak pula banyak berubah dengan menguatnya pengaruh Islam karena struktur masyarakat muslim sejak era Lumajang, Surabaya, Demak, Pajang, Gowa, Bone, dan Mataram pada dasarnya adalah struktur masyarakat lama dengan istilah-istilah baru yang disesuaikan di mana lapisan tertinggi dalam struktur tetap diduduki ruhaniwan yang dikenal dengan sebutan Susuhunan, Panembahan, Kyayi Ageng, Kyayi, Ki Ajar yang diikuti lapisan bangsawan dengan gelar Pangeran, Gusti, Raden Mas, Raden, Kyayi Mas, Kyayi Ngabehi, Ki Mas, Mas Ngabehi, yang diikuti lapisan lebih bawah dengan gelar Raden Lurah, Ki, Lurah. 


Singkat kata, Masyarakat Muslim Nusantara adalah masyarakat hasil proses asimilasi, akulturasi, enkulturasi, dan sinkretisasi dari ajaran sufisme yang berkompromi dengan anasir lokal keyakinan yang dianut masyarakat Nusantara pra Islam, yang membangun peradaban dan kebudayaan melalui lembaga pendidikan sekaligus kebudayaan yang disebut pesantren. Itu sebabnya, Islam yang dianut dan dijalankan Masyarakat Muslim Nusantara memiliki perbedaan-perbedaan dengan Islam yang umumnya dianut masyarakat muslim di negeri lain, termasuk masyarakat muslim Timur Tengah, yang karena keberbedaan itu para orientalis dan sosiolog seperti Christian Snouck Hurgronje, menganggap Masyarakat Muslim Nusantara tidaklah benar-benar muslim karena terdapatnya unsur bukan Islam dalam praktek keagamaan mereka, di mana pandangan keliru para orientalis itu belakangan diikuti membuta oleh kalangan Muslim Modernis didikan sekolah (Hurgronje, 1937; Peacock, 1978; Fealy, 1998; Sunyoto, 2011).

* Diambil dari buku Fatwa dan Resolusi Jihad: Sejarah Perang Rakyat Semesta Pertempuran Surabaya 10 November 1945 karya K Ng H Agus Sunyoto, Lesbumi PBNU 2017. Buku akan diluncurkan pada bulan Februari 2017.
Posting Komentar
Kirim Feedback
×
_

Kirim Feedback kepada Admin,... Terima kasih.

×
Judul