Header Ads

Persekusi Terhadap Jemaat Ahmadiyah, Ketua Lesbumi; Tolak Kekerasan !

MANADO, lesbumi-nu.net | Dua puluh tahun reformasi, isu intoleran tidak juga kelar di negara demokrasi ini. Alih-alih berkurang, kekerasan mengatasnamakan agama, justru semakin menambah daftar baru kasus pelanggaran HAM yang entah kapan selesainya. Ibarat luka yang tak kunjung mendapat obatnya.
Pekan lalu, luka itu kembali menganga. Di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Jemaah Ahmadiyah mendapat serangan mendadak. Mirisnya ini terjadi justru di hari ketiga bulan Ramadhan. Penyerangan berlangsung tiga kali, Sabtu 19 Mei pagi hingga Minggu 20 Mei 2018 pagi. Meski tidak memakan korban jiwa, namun sejumlah rumah milik Jemaah Ahmadiyah dirusak, dan puluhan sepeda motor hancur. Korban 24 orang yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, dievakuasi ke Kantor Polisi Resor Lombok Timur.
Serangan itu disulut oleh kabar bahwa salah satu keluarga Jemaah Ahmadiyah mengadakan pengajian untuk anak-anak di dusun tersebut. Hal itu dipandang sebagai pelanggaran atas kesepakatan yang pernah ditandatangani Jemaah Ahmadiyah di desa itu pada April tahun 2017 lalu. Salah satu isi kesepakatan itu adalah bahwa tidak akan ada upaya untuk menyebarluaskan paham Ahmadiyah kepada masyarakat.
Pengurus Ahmadiyah di NTB, Saleh Ahmadi menuturkan, sudah tiga kali persekusi dialami oleh penganut Ahmadiyah di desa itu. Sayangnya, pelaku perusakan justru tak pernah diproses hukum.
“Sampai sejauh ini dan dari semua proses peristiwa beruntun yang terjadi sebelumnya, tidak pernah satu pun pelaku itu diproses atau ditindak dan selalu yang dibawa ke Mapolres adalah korban yang diserang,” ujar Saleh sebagaimana yang diberitakan BBC Indonesia.
Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana memandang persekusi yang terus berulang di Lombok Timur dipandang sebagai “ketidaktegasan hukum dan pembiaran pemerintah atas sikap kebencian dan intoleransi kepada kelompok yang berbeda”.
Kendati demikian, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP I Komang Suartana berkukuh pihaknya selalu memproses hukum jika intimidasi yang disertai kekerasan terjadi terhadap komunitas Ahmadiyah di wilayah itu.
“Ini masih dalam pengumpulan data dan informasi dari anggota di lapangan, nanti kalau mungkin ada tindak pindana intimidasi, tetap diproses oleh Polres Lombok Timur,” ungkap Komang Suarta.
Fatwa MUI Dianggap Penyulut Kekereasan Terhadap Ahmadiyah
Ahmadiyah sendiri adalah kelompok yang kerap mengalami persekusi. Komisi Nasional Perempuan mencatat sejak era reformasi 1998, warga Indonesia yang sering mengalami kekerasan berbasis agama adalah Jemaah Ahmadiyah.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh beberapa kalangan intelektual muslim, diyakini turut menjadi api pemantik dimulainya kekerasan mengatasnamakan agama, termasuk kepada Ahmadiyah. Fawaizul Umam, dalam bukunya yang berjudul: Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: “Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama”, menyebut, dengan bermodalkan fatwa MUI, sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama melangsungkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda.
“Namun MUI menolak keterkaitan kekerasan itu dengan fatwa mereka. Mereka cenderung lepas tangan dengan bersikeras menuding sesat Ahmadiyah sembari menolak aksi kekerasan atasnya,” tulis Umam pada catatan kaki bukunya di halaman 178.
Tentu saja, kata Umam, itu kontradiktif. “Menyatakan sesat, tetapi melarang kekerasan atas pihak yang dinyatakan sesat sungguh merupakan sikap yang ambigu. Karena bagaimanapun, secara teologis fatwa itu semakin meneguhkah ghirahmasyarakat untuk meledak.”
Senada dengan Umam, tokoh intelektual muda NU Taufiq Bilfaqih mengatakan, MUI memang tidak menganjurkan kekerasan, itu jelas. Namun fatwa-fatwa MUI, secara tidak langsung turut menjadi penyulut bagi kelompok-kelompok lain untuk melakukan kekerasan atas nama agama terhadap Jamaah Ahmadiyah. Terlebih, kata Bilfaqih, ada oknum-oknum di dalam lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan khususnya Islam yang terus menerus melontarkan tudingan-tudingan miring terhadap Ahmadiyah. Membuat Jemaah Ahmadiyah semakin tersudut, meski diposisi sebagai korban kekerasan.
“Banyak pula para pendakwah yang dalam dakwah-dakwah mereka mengajak umat untuk membenci golongan tertentu yang berbeda dengan pandangan dan tafsiran mereka. Kita menolak tindakan itu” ungkap dosen di IAIN Manado sekaligus Ketua Lesbumi Sulut ini kepada Zona Utara, Jumat (25/5/2018).
Secara kronologis, kekerasan terhadap Ahmadiyah dimulai dengan turunnya fatwa MUI pada tahun 1980, dikonfirmasi melalui muktamar MUI pada tahun 1984 yang menyatakan Ahmadiyah adalah ajaran yang menyimpang dari Islam. Puncaknya setelah runtuhnya Orde Baru, kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah terjadi di Keruak, Lombok Timur. Kala itu, Oktober 1998 puluhan warga Ahmadiyah diusir oleh massa. Kejadian ini dicatat sebagai serangan kekerasan pertama terhadap warga Jemaah Ahmadiyah.
Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2001, fatwa MUI digunakan untuk memprovokasi penyerangan terhadap Ahmadiyah. Saat itu seorang pemuka agama yang disebut Tuan Guru Haji melontarkan pernyataan provokatif, yang menyatakan Ahmadiyah kafir berdasarkan fatwa MUI tahun 1980.
Tak cukup sampai di situ, 2005 MUI kembali mengeluarkan fatwa, isi fatwa tersebut berbunyi: menetapkan Ahmadiyah ada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).  Di tahun ini,  Komnas HAM mulai mendapat laporan adanya kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Kali ini terjadi di Parung, Bogor. Kemudian, pada 4 Februari 2006 ratusan orang menyerang warga Jemaah Ahmadiyah di kawasan Perumahan Bumi Asri Ketapang di Dusun Ketapang Orong, Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat. Sementara di tahun 2017, berdasarkan data dari Setara Institute for Democracy and Peace, ada 15 kasus persekusi terhadap Ahmadiyah di tahun tersebut.
zonautara.com
Infografis tentang Ahmadiyah di Indonesia. (zonautara.com/Rizali Posumah)
Rentetan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah Setelah SKB Tiga Menteri
Fatwa MUI dan sejumlah kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani 9 Juni 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. SKB Tiga Menteri berisi 7 point penting.
Menurut pandangan pemerintah, SKB Tiga Menteri dimaksudkan untuk meredam kekerasan yang sering terjadi. Namun hingga kini, Jemaah Ahmadiyah tetap menjadi bulan-bulanan aksi kekerasan. Beberapa kalangan justru menuding, dikeluarkannya SKB Tiga Menteri turut memperparah keadaan.
Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono pada Juni 2017 bahkan pernah mendesak pemerintah segera mencabut SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Menurut dia, aturan itu diskriminatif dan berpotensi terus menimbulkan konflik horizontal. Ia menuturkan dasar SKB tiga menteri merupakan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Penodaan Agama. Harsono bahkan menyebut, pasal penodaan agama tersebut sudah pernah dua kali diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicabut, namun hingga kini tak kunjung dicabut.
Apa yang dikatakan Harsono ini terbukti. Pada tahun dikeluarkannya SKB Tiga Menteri itu, tercatat ada 238 pelanggaranyang menyasar Jemaah Ahmadiyah. Sementara ditahun 2009 ada 33 tindakan kekerasan yang terjadi.
Selanjutnya hingga tahun 2010 sampai 2011 rentetan kasus kekerasan terus dialami Jemaah Ahmadiyah. Tempo mencatat, sepanjang 2010 hingga 2011 setidaknya ada 15 kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Berikut rentetan peristiwanya:
6 Februari 2011, warga menyerang Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Tangerang,  Banten. Tercatat tiga orang dilaporkan tewas dalam insiden penyerangan tersebut.
29 Januari 2011. Puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa setelah mengetahui terdapat kegiatan di masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Makassar. Mereka memaksa jamaah itu minggat. Akibatnya, jamaah Ahmadiyah dievakuasi ke masjid An Nushrat, di Jalan Anuang 112, Makassar.
27 Desember 2010. Madrasah Al Mahmud milik Ahmadiyah di Kampung Rawa Ekek Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, dibakar orang tak dikenal. Seminggu sebelumnya sebuah Musola juga dibakar. Selama ini madrasah dipergunakan Jamaah  Ahmadiyah untuk kegiatan pendidikan keagamaan.
10 Desember 2010. Sekitar seribu santri di Sukabumi, Jawa Barat membongkar masjid Ahmadiyah di Kampung Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Pembongkaran dilakukan setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi yang menyatakan masjid tersebut bukan milik Jamaah Ahmadiyah, melainkan milik warga sekitar.
8 Desember 2010. Hasil rapat koordinasi antara pemerintah kota Tasikmalaya beserta sejumlah pimpinan lembaga pemerintahan kota Tasikmalaya memutuskan untuk menutup sejumlah sarana milik Ahmadiyah di kota Tasikmalaya.
3 Desember 2010. Sekitar pukul 00.37 WIB, sekelompok orang bersepeda motor menyerang dan merusak sebuah masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
26 November 2010. Puluhan rumah dan satu rumah milik warga Ahmadiyah dibakar di Dusun Ketapang, Lombok Barat. Perusakan dilakukan warga yang tidak ingin desanya ditinggali Jamaah Ahmadiyah. Akhirnya, Bupati Lombok Barat  Nusa Tenggara Barat, Zaini Arony, memerintahkan warga Ahmadiyah agar jangan tinggal di Dusun Ketapang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5 November 2010. Massa dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok menuntut penyegelan Masjid Nuruddin Jalan Kebon Bawang X, Tanjung Priok, Jakarta Utara . Menurut mereka masjid tersebut digunakan oleh Jamaah Ahmadiyah. Pengurus masjid membantah mesjid tersebut eksklusif untuk Jamaah Ahmadiyah.
29 Oktober 2010. FPI beserta ormas se-kabupaten Ciamis berupaya menyegel masjid Ahmadiyah di Jalan Gayam, Ciamis. Rencana penyegelan gagal setelah aparat kepolisian menjaga ketat lokasi masjid.
11 Oktober 2010. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, melarang Jemaaah Ahmadiyah berada di wilayahnya. Hal itu diungkapkan setelah pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama bersama Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan.
4 Oktober 2010. Penghentian aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
1 Oktober 2010. Sekitar enam bangunan milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Bogor, dibakar massa. Termasuk yang dibakar adalah masjid, surau dan madrasah serta rumah. Kerusuhan ini sudah kali ketiga sejak tahun 2008. Pada tahun 2007 keluar Keputusan Bersama tingkat Kec. Ciampea yang diteken Camat, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama, yang menyatakan tidak boleh ada aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Keputusan ini diperkuat dengan SKB tingkat Kabupaten Bogor yang ditandatangani Bupati, Komandan Kodim, dan unsur Muspida lainnya.
10 Agustus 2010. Ratusan massa FPI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) merusak paksa papan nama Jamaah Ahmadiyah yang terpasang di Masjid An Nur jalan Bubutan Gang 1 No 2 Surabaya.
29 Juli 2010. Ribuan ormas perang batu dengan Jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa barat. Kejadian ini berlangsung setelah polisi menghadang ribuan massa ormas yang berniat mengusir Jamaah Ahmadiyah. Aksi ini kelanjutan dari tindakan Satpol PP yang akhirnya berhasil menyegel 1 masjid dan 7 musola milik Ahmadiyah.
14 Juli 2010. Ratusan Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah melakukan penyegelan beberapa kantor Pemda di Garut dan melakukan penyisiran. Menurut mereka sebanyak 10 persen dari jumlah pegawai negeri di Garut merupakan pengikut Ahmadiyah dan menduduki jabatan strategi.
Sejarah Ahmadiyah di Indonesia
Jemaah Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889 di Qadian, negara bagian Punjab, India. Oleh pengikutnya, Mirza diyakini mendapat petunjuk dari Allah Ta’ala sebagai Imam Mahdi yang turut memerjuangkan agama Muhammad SAW. Di kota Ludhiana India, ia pertama kalinya menerima “janji bai’at” dari para pengikutnya. Dari sini, Jemaah Ahmadiyah terus bertambah hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Keberangkatan tiga orang pemuda Indonesia ke India sekitar tahun 1922 disebut-sebut sebagai awal perkenalan orang Indonesia dengan Islam aliran Ahmadiyah. Ketiga pemuda itu adalah Abubakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan, ketiganya berasal dari Sumatera Barat Padang Panjang. Meski begitu, ketiganya bukanlah mubaligh Ahmadiyah pertama yang mengajarkan pokok ajaran Ahmadiyah ke Indoneisa.
Maulana Rahmat Ali HAOT yang dilahirkan pada tahun 1893, disebut sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Ahmadiyah ke Indonesia. Setelah lulus sebagai pelajar generasi pertama Madrasah Ahmadiyah di Qadian tahun 1917, ia menjadi guru Bahasa Arab dan Agama pada Ta’limul Islam High School di Qadian. Tahun 1924 ia dipindahtugaskan ke Departemen Tabligh (Nazarat Da’wat Tabligh). Dari tahun 1925 sampai 1950 bertugas sebagai Muballigh di Nusantara. Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang pada 1926. Sejak saat itulah Ahmadiyah mulai menyebarkan pengaruhnya di Indonesia.
Sebelum berangkat ke Indonesia, Maulana Rahmat mendapat wejangan dari pemimpin tertinggi jemaah Ahmadiyah. Beberapa dari wejangan tersebut berbunyi: “Setia dan taatlah kepada kebijakan pemerintah. Jangan mencari muka pemerintah, tetapi mintalah apa yang menjadi hak-mu. Ciptakanlah perdamaian untuk keamanan umum dan pemerintah. Jauhilah politik supaya dapat berhubungan dengan masyarakat secara bebas. Jagalah kewibawaan dan kehormatan diri sendiri dengan keagungan iman. Orang-orang akan masuk Ahmadiyah setelah melihat contoh yang baik.”
Di awal-awal kemunculannya di Nusantara. Tidak sedikit ulama Indonesia, baik dari kalangan NU, Muhamadiyah ataupun Persis yang menentang ajaran Ahmadiyah. Meski begitu, penentangan ini berujung pada dialog-dialog keagamaan, bukan dengan cara main hakim sendiri dan mengeluarkan fatwa secara sepihak tanpa melibatkan dialog dengan mereka yang dituduh sesat atau kafir.
Setelah Indonesia merdeka Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang pengesahan Jamaah Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan. Ini tercantum dalam ketetapan menteri tanggal 13 Maret 1953 No. JA.5/23/13 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, 31 Maret 1953.
Ketetapan tersebut kemudian diubah dengan akta perubahan yang telah diumumkan di dalam Berita Negara No. 3 tahun 1989; dan Tambahan Berita Negara No. 65 tanggal 15 Agustus 1989. Pengakuan terhadap eksistensi Ahmadiyah diperkuat pernyataan Departemen Agama RI tanggal 11 Maret 1968 tentang hak hidup bagi seluruh organisasi keagamaan di Indonesia.
Soal Perbedaan Paham Antara Ahmadiyah Dan Muslim Lainnya
Kepada Zona Utara Taufiq Bilfaqih menjelaskan perbedaan antara Ahmadiyah dengan kelompok muslim lainnya di Indonesia hanya terletak pada persoalan penafsiran. Itu pun, kata dia, hanya soal status kenabian yang dilekatkan Ahmadiyah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Perbedaan tafsir ini kemudian dibesar-besarkan oleh beberapa kalangan hingga membuat terjadinya pengkafiran terhadap Ahmadiyah, dan berlanjut pada tindakan kekerasan.
“Selain tentang penafsiran kenabian Mirza Ghulam Ahmad, semua tradisi keagamaan di Ahmadiyah sama dengan Islam. Tidak ada bedanya, dari kitab suci sebagai rujukan, rukun iman, rukun islam sampai tata cara ibadah, dari sholat, zakat, haji, puasa, semuanya sama. Perbedaannya cuma satu itu, mereka mengakui tidak ada lagi nabi pembawa syari’at selain Muhammad, Muhammad mereka akui sebagai Rosul terakhir pembawa risalah. Tapi mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan Mahdi yang bertugas melanjutkan apa yang diajarkan Muhammad. Ini yang dipermasalahkan oleh kalangan Islam lainnya,” ujar Bilfaqih kepada Zona Utara, Jumat (25/5/2018).
Menurutnya, posisi Mirza Ghulam Ahmad di Jemaah Ahmadiyah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh sentral yang ada di kalangan umat muslim lainnya. Sebagaimana NU, Muhamadiyah, dan Salafi punya tokoh sentral yang dijadikan panutan, maka di Ahmadiyah juga seperti itu.
“Bedanya, kalau di aliran lain, seperti kita NU, panutan-panutan tersebut tidak ada stempel nabinya, kalau di Ahmadiyah tokoh sentral tersebut dianggap sebagai nabi,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Ya’qub salah satu Mubaliqh Ahmadiyah di Sulawesi Utara mengatakan, Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi sekaligus Nabiullah Isa yang dijanjikan oleh Rosul Muhammad akan turun lagi ke dunia. Sementara hal lain, baik kitab suci, dan doktrin-doktrin Islam lainnya sama sekali tidak ada perbedaan dengan Islam pada umumnya.
“Jadi sebagaimana umat Islam meyakini  Isa putra Maryam akan datang kedua kalinya ke dunia. Kami juga meyakininya. Hanya saja, kami sudah meyakini beliau Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Jadi perbedaannya cuma itu saja, hal yang lain tidak ada, baik dari rukun Islam, rukun iman dan lain-lain tidak ada perbedaannya,” ucap Ya’qub.
Apa yang dialami Jemaah Ahmadiyah selama bertahun-tahun di Indonesia adalah sebuah keprihatinan. Konstitusi Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Negara juga berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, apa pun bentuk kepercayaannya dan keyakinannya.
Sumber; ZonaUtara.com
Editor: Ronny A. Buol
Posting Komentar
Kirim Feedback
×
_

Kirim Feedback kepada Admin,... Terima kasih.

×
Judul